Jakarta - Maraknya politik uang saat Pemilu jamak terjadi dan sulit diantisipasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta KPU menyerahkan nomor rekening caleg dan bendahara parpol.
"KPU seharusnya tidak menyalahkan masyarakat dalam politik uang. Tapi penyelenggara pemilu lah yang harusnya berinisiatif agar memfasilitasi agar caleg menyerahkan rekeningnya," kata ketua PPATK M Yusuf dalam Diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (8/12/2013).
"Saya kira mungkin berangkat ifda binafsi (mulai dari diri sendiri). Lalu dari KPU paling tidak calon akan malu," imbuhnya.
Yusuf menilai, pola transkasi keuangan terpantau tinggi setahun sebelum pemungutan suara, saat hari H dan setahun setelah. Namun, tak cukup memonitor rekening caleg, Bawaslu ingin pantau rekening bendahara parpol.
"KPU wajibkan kirim (rekening) bendahara parpol dan keluarganya. Ini ikut mendukung juga transaksi pembayaran tunai," ujarnya.
"Ini cara membatasi money politic. Maaf masyarakat kita ekonominya rendah, apa kita mau biarkan (politik uang)?," lanjut Yusuf.
Mendapat permintaan itu, komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan tak ada kewajiban caleg menyerahkan rekening atau laporan dana kampanye. Begitu juga parpol serahkan rekening bendaharanya.
"Perintah UU terkait (laporan) rekening yaitu bagi peserta pemilu, peserta pemilu adalah partai politik dan caleg DPD (caleg DPR tidak)," ucap Sigit.
Sehingga tidak ada caleg harus laporkan rekeningnya ke KPU. Sementara permintaan rekening bendahara parpol. Sigit kembali menegaskan dalam UU hanya rekening dana kampanye dan parpol yang diserahkan ke KPU.
Tidak ada ketentuan rekening bendahara turut dilaporkan. "Rekening parpol ada dua, rekening keuangan parpol dan dana kampanye," ucapnya.
Jelang Pemilu, Dukun Politik laris manis. Ratusan juta rupiah dikucurkan, demi duduk dikursi Legislatif. Simak penelusurannya di "Reportase Investigasi" Trans TV pukul 16.30 WIB
(iqb/ndr)
0 komentar:
Posting Komentar